SOAL DAN JAWABAN POKOK BAHASAN KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL | ekonomiakuntansiid
SOAL DAN JAWABAN POKOK BAHASAN KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISK
Sub bab lembaga Keuangan
1. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan ?
jawaban : Kegiatan uatama dari lembaga keuangan adalah mengimpun dan menyalurkan dana , dengan motif mendapatkan keuntungan
2. Apa fungsi utama Lembaga Keuangan ?
jawaban : Fungsi utama Lembaga Keuangan adalah sebagai perantara pihak - pihak yang membutuhkan uang modal (pemakai dana ) dengan pihak-pihak yang memilikinya (pemilik dana ) .
Sub Bab Kebijakan Moneter
1. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter
jawaban : Upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik ) dengan mengatur jumlah uang yang beredar . Melalui kebijakan moneter pemerintah dapan mempertahankan n menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh sekaligus mengendalikan inflasi
2. Apa yang dimaksud dengan Operasi Pasar Terbuka ( Open Market Operation )
jawaban : pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual membeli surat-surat berharga milik pemerintah ( government securities)
Sub Bab Kebijakan Fiskal
1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ?
jawaban : kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah .
2.Perbedaan kebijakan Fiskal dan moneter adalah...
jawaban : Terletak pada instrumen kebijakannya . Jika dalam kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar , maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya .
Sub Bab Teori Investasi
1.Apa yang dimaksud dengan Payback Periode
jawaban : Bahasa Indonesianya Periode Pulang Pokok adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan , atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas . Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek , proposal investasi dianggap makin baik.
2. Sebutkan 4 kriteria Investasi
jawaban : 1.Payback Periode , 2. Benefit / Cost Ratio , 3. Net Present Value , 4. Internal Rate of Return
Sub Bab Persaingan Sempurna
jawaban :
1. Sebutkan karakteristik pasar peraingan sempurna !
jawaban : a. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen
b.Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan/informasi sempurna
c.Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar
d.Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar
e.Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar
2. Apa yang dimaksud dengan Penawaran perusahaan ( industri ) dalam pasar persaingan sempurna ?
jawaban : Total penawaran perusahaan - perusahaan . Jumlah output yang ditawarkan perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum (MR = MC )AL
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
2.1KEBIJAKAN FISKAL
2.1.1
sejarah kebijakan fiscal
1.
Kesadaran terhadap pengaruh penerimaan dan pengeluaran
pemerintah terhadap pendaptan nasional belum lama muncul dalam dunia ilmu
pengetahuan
2.
Berdasarkan kesadaran tersebut, lahirlah gagasan/ ide
untuk dengan sengaja mengubah- ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna
mencapai kestabilan ekonomi,
3.
Teknik mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah
tersebut yang kita kenal sebagai kebijakan fiscal
4.
Sebelum tahun 1930an, pengeluaran pemerintah hanya
dipandang sebagai instrument untuk membiayai program pemerintah dan dinilai
berdasarkan asa manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya, tanpa memandang
pengaruhnya terhadap pendapatan nasional
5.
Sebaliknya pajak hanya dipandang sebagai sumber
pembiayaan pengeluaran Negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap
pendapatan nasional
6.
Akibatnya pada saat terjadi deptersi tahun 1930an,
dimana penerimaan pemerintah Negara menurun, maka pengeluaran pemerintah pun
harus disesuaikan (menurun)
7.
Penurunan pengeluaran pemerintah tersebut justru berakibat
pada menurunnya pendapatan nasional dan semakin lesunya perkonomian nasional
dan seakin menurunnya pendapatan nasional, pada gilirannya akan menurunkan
penerimaan Negara, demikian seterusnya
8.
Untuk memecahkan hal tersebut, diambillah kebijakan
moneter yang biasanya hanya berguna untuk merangsang kegiatan individu atau
swasta
9.
Peda saat terjadi pengangguran dan harga turun
(depresi)cara yang ditempuh untu memecahkannya adalah dengan menambah
uang beredar lewat politik diskonto, yakni dengan menurunkan tingkat
bunga atau menurunkan deking (reserve requirement) atau denga politik pasar
terbuka dimana pemerintah membeli surat berharga
10. Karen ahrga tetap cenderung turun, para investor tidak berani melakukan
investasi, sehingga penerimaan agregat tidak meningkat dan depresi idak dapat
diobati
11. Atas dasar kenyataan tersebut pemerinthah dipandang perlu campur tnaagan
dengan menciptakan proyek yang membutuhkan pengeluaran pemerintah
12. Tahun 1936, Keynes menerbitkan buku “The General Theory of Employment
Interst and Money”. Dan buku inilah yang melandasi perkembangan teori tentang
kebijakan Fiskal, dan sejak tahun 1936 itulah peranan pemerintah dalam
perkonomian menjadi semkain menonjo dengna orientasi utama memecahkan masalah
pengangguran
13. Dengan adanya perang dunia II keibjkan Fiskal mulai mengarah pada
menanggulangi inflasi yang mulai berkembang
14. Perkembangan selanjutnya kebijkaan fiscal dan moneter secara bersamadan
saling melengkapi dipergunakan untukmemecahkan masalah perkeonomian nasional,
baik pada masa depresi, inflasi, serta penyakit ekonomi lainnyayang memenag
harus disembuhkan, sehingga roda perkonomian tersu berputar, kesejahteraan
masyarakat makin meningkat dan Negara menjadi semkain kuat
15. Kebijkaan Fiskal didasarkan pada pemikiran bahwa “pemerintah tidak dapat
disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindkan masing-masing terhadap
masyarakat sebagai keseluruhan “ (Suparmoko: 1986)
16. Umumnya individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaannya
menurun, sedangkan pemerintah sebaliknya Karena apabila pemerintah mengurangi
pengeluarannya, maka hal tersebut akat beraibat menyusahkan jalnnya
perekonomian, karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya
pendapatan masyaraka dan menurunnya pendapatan masyrakat berarti akan
menurunkan penerimaan pemerntah dikemudain hari
17. Selain itu, dalam masa depresii banyak dana masyarakat yang menganggur,
sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi
investasi sector swasta lewat kenaikan tingkat bunga
18. Kebijakan Fiskal Atau disebut sebagai kebijakan stabilitas dan
pembangunan adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah
untuk mencapai kestaiblan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi
yang dikehendaki (John F.Doe : 1968)
19. Mempunyai Tujuan yang sma dengan kebijakan Moneter atau kredit, yang
berusahan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengubah penyediaan dan biaya
modal uang, tertuama dengan mengubah posisi cadangan bak komersil
20. Ruang Lingkup meliputi semua Tindakan atau Usaha untuk meningkatkan
Kesejahteraan Umum melalui pengawasan pemerintah terhadap sumber-sumber
ekonomi, dengan menggunakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi
sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan –perusahaan.
(Dirk, J.Wolson dalam Suparmoko : 1968)
21. Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)
A. Pengeluaran Pemerintah ditentukan dengan Melihat akibat tidak langsung
terhadap pendapatan nasional terutama dilihat dalam fungsinya untuk
meningkatkan kesempatan kerja (Employment)
B. Di lain pihak, dimaksudkan untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan
untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga dalam masa dimana ada
pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan
C. Pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat
pengurangan dana yang tersedia dalam measyarakat
D. Selanjutnya apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat, maka
pemerintah menempuh dengan cara pencetakan uang
2.1.1Definisi Kebijakan Fiskal
2.1.1.1Definisi Kebijakan Fiskal menurut Pakar Ekonomi Indonesia
Menurut
Sadono Sukirno, Kebijakan Fiskal adalah
langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak
atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah
ekonomi yang dihadapi.
Menurut
Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah
mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan
masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila
penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah
mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ;
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
Sedangkaan
menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan
pengeluaran pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar
serta susunan permintaan agregat. Indicator yang biasa dipakai adalah budget
defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran
transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.
Kebijakan
fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah.
Berdasarkan
dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita simpulkan
bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi
perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan
alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2.1.1.2 Definisi Kebijakan Fiskal dalam arti yang luas
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan.
Atau dengan kata lain, Kebijakan
Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi
perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor rumah tangga(RTK),
dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh
perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa,
dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah
rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan
berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia
Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri
untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, kegiatan
ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan
produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan
memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden,
sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan
membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah.
Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas
produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, kegiatan
ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran
pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan
dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja
yang ada.
Pada sektor Dunia Internasional /
Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional
menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan
dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada
bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang
dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana
Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju
inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan
tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar
negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa
dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu
kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target
inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar.
Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke
arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia
pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan
kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa.
Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos
yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini
berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini
diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar
keuangan internasional.
Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan
fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang
dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat
bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan
pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi
peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih
jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter
dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya
kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.
Dari semua unsure APBN hanya
pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur
oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila
perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan
permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan
pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan
anggaran.
Instrumen kebijakan fiskal adalah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
2.1.1
Tujuan Kebijakan Fiskal
Adapun kebijakan fiskal
sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan
sebagai berikut :
1. Untuk
meningkatkan laju investasi.
Kebijakan
fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan
sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk
mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah
harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada
kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem
yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan
terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara
tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik
swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi
yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat
dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju
investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh
pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi
volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; (1) control fisik
langsung, (2) peningkatan tariff pajak yang ada, (3) penerapan pajak baru, (4)
surplus dari perusahaan Negara, (5) pinjaman pemerintah yang tidak bersifat
inflationer dan (6) keuangan deficit.
2. Untuk
mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan
untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis
ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak
berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara
sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan
produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
3. Untuk
meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk
merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan
pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk
mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui
pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan
langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga
diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
4. Untuk
meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional
Kebijaksanaan
fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi
menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi
dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak
ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari
kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang
konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli
tambahan.
5. Untuk
menanggulangi inflasi
Kebijakan
fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung
progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini
cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam
proses inflasi.
6. Untuk
meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan
fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari
upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat
pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi
dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang
pada berbagai sektor perekonomian.
2.1.3 Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal umumnya
dibagi atas tiga kategori, yaitu:
1. Kebijakan
yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.
Pembelian pemerintah atau belanja negara
merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf
“G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah,
dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan
tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji
guru sekolah.
2. Kebijakan
yang menyangkut perpajakan
Pajak merupakan pendapatan yang paling besar
di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah
tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan
seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata
untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan
mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform
(pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan
di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya
3. Kebijakan
yang menyangkut pembayaran transfer.
Pembayaran transfer meliputi kompensasi
pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat
pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya
pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan
nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu
barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli
barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga,
namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk
mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas
produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian
dari belanja pemerintah.
Salah satu gagasan utama
Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan
untuk menstabilkan tingkat keluaran dan peluang kerja. Secara spesifik menurut
Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan
fiskal yaitu:
1) Kebijakan
fiskal ekspansioner
yaitu memotong pajak
dan/atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
2) Kebijakan
fiskal kontraksioner
yaitu menaikkan pajak
dan/atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.
Dari
sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada
ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan
meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
Kebijakan
fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan
fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka
panjang , sedangkan dalam jangka pendek mempunyai pengaruh terhadap permintaan
agregat barang dan jasa.
2.1.4
APBN dan Kebijaksanaan
Fiskal
Pengaruh kebijaksanaan
fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan,
yaitu :
a. Bagaimana suatu
kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN
b. Bagaimana APBN tersebut
mempengaruhi perekonomian.
APBN
mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat pengeluaran dan
penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya:
PENERIMAAN
|
PENGELUARAN
|
1. Pajak
(berbagai macam)
2. Pinjaman
dari Bank Sentral
3. Pinajaman
dari masyarakat dalam negeri
4. Pinjaman
dari luar negeri
|
1. Pengeluaran pemerintah
untuk pembelian barang/jasa
2. Pengeluaran pemerintah
untuk gaji pegawai
3. Pengeluaran pemerintah
untuk transfer payment
|
Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan
anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini
kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget),
anggaran surplus (surplus budget).
Kebijakan
Anggaran Defisit adalah kebijakan
pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna
memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu
pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja
pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional.
Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek
ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya.
dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat
pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Anggaran defisit memiliki
keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat
penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih
transparan serta bisa diawasi masyarakat. Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo
penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi
fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang
tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang
resesif. . Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan
peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan
cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi
kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang
beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit
dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk
memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang
dari luar negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan
dari anggaran defisit.
Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik
anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi
yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif
adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja anggara surplus adalah
kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatan
pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintah memenfaatkan selisihnya
untuk melunasi beberapa hutang pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan
menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi.
Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi.
2.1.5 Pengaruh
Risiko Kebijakan Fiskal
Resiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan deficit APBN
yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko
fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu :
a. Peningkatan kesadaran seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan kebijakan fiskal.
b. Meningkatkan keterbukaan fiskal
c. Meningkatkan tangung jawab fiskal
d. Menciptakan kesinambungan fiskal
Resiko Fiskal dikelompokkan
dalam empat kategori utama yaitu :
1. Resiko
Ekonomi Makro
Dalam penyusunan APBN
indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan
adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank
Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting
minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan
penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN.
Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal
dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.
a. Inflasi
Pemerintah memproyeksikan
angka inflasi tahun 2012 berkisar antara 3,5-5,5 persen. Sementara itu menurut
IMF dalam World Economic Outlook per April 2012, inflasi diperkirakan sebesar
5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada realisasi inflasi tahun 2010 dan
lebih rendah dari proyeksi tahun 2011. Dengan demikian angka proyeksi
pemerintah masih sejalan dengan kecendrungan penurunan angka inflasi. Meskipun
angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi resiko tekanan inflasi
ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.
b. Harga Minyak.
Pemerintah memerintahkan
harga minyak berkisar antara US$ 75 per barel s/d US$95 per barel, angka
tersebut sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran dunia.
2. Resiko
Utang Dinamika Ekonomi Makro
Pengelolaan resiko utang
diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar
dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa
yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang terdiri dari empat, diantaranya
:
a. Resiko pasar ini
terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan resiko
likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar keuangan
yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari utang melalui
pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber dari pinjaman
luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.
b. Sedangkan resiko pembiayaan
kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban utang pada tahun/ periode
tertentu.
c. Resiko operasional
Resiko operasional adalah
resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses bisnis dan sistem
diunit terkait. Sert yang ditimbulkan oleh aspek legal. Resiko ini antara lain
dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia atau kegagalan sistem yang
berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.
d. Resiko Reputasi
Resiko Reputasi merupakan
resiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari sudut pandang investor dan
lender yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi
penerapan strategi pengelolaan utang.
3. Kewajiban Kontijensi
Pemerintah Pusat
Kewajiban kontijensi
merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya
menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau
lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari
pemberian dukungan dan/ atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek
infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pension dan tabungan hari
tua pegawai negeri.
4. Desentralisasi Fiskal
Kebijakan desentralisasi
fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam
sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia. dalam hal pelaksanaanya, penerapan
kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan
ternyata juga berpotensimenimbulkan resiko fiskal. Resiko
Fiskal dari desentarlisasi fiskal diantaranya, bersumber dari
kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian
penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta
pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.
2.1.6
Aspek Kebijaksanaan Fiskal
kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran dapat dinilai
dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.
1. Aspek kuantitatif artinya berhubungan dengan jumlah uang yang harus
ditarik dan dibelanjakan.
2. Aspek kualitatif artinya berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis
pajak, pembayaran-pembayaran, dan subsidisubsidi. Penyusunan APBN digunakan
sebagai penentu kebijakan fiskal suatu negara, sebagai alat untuk memengaruhi
peningkatan pendapatan nasional.
2.1.7 Pokok-Pokok Kebijaksanaan Fiskal
Pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN dapat
diperinci berdasarkan arah kebijakan dan strategi kebijakan.
a. Arah Kebijakan Fiskal dalam APBN
1) Kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat
membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang
efektif namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi.
2) Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta
dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian, dan berperan sebagai
pendorong pertumbuhan ekonomi.
3) Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi
masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas
pembangunan, yaitu:
a) penanggulangan kemiskinan;
b) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan
ekspor;
c) revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan;
d) peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap
pendidikan dan pelayanan kesehatan;.
4) Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung
keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiscal dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara lain untuk mengurangi
kesenjangan fiscal antara pusat dan daerah, serta antardaerah, dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
b. Strategi ebijakan Fiskal dalam APBN
1) Meningkatkan konsolidasi fiskal untuk
mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
2) Mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang
efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal.
3) Menurunkan defisit anggaran terhadap PDB.
4) Meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari
pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
5) Mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja
negara.
6) Memberikan stimulus guna mendukung pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas.
7) Melanjutkan reformasi administrasi perpajakan,
kepabeanan, dan cukai.
8) Mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja
pemerintah pusat.
9) Mengalokasikan alokasi anggaran belanja ke daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10) Mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit
anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah.
2.1.8 Macam-macam
kebijakan anggaran/kebijakan fiskal
APBN yang disusun
pemerintah setiap tahun dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan anggaran
(fiskal) yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Kebijakan
anggaran meliputi hal-hal berikut.
a. Anggaran Seimbang
Anggaran seimbang adalah anggaran yang disusun dengan
pendapatan totalnya sama/seimbang dengan pengeluaran totalnya. Tujuannya untuk
memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit.
b. Anggaran Dinamis
Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat
dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan meningkatkan
pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan
tabungan pemerintah/negara untuk kemakmuran masyarakat.
c. Anggaran Defisit
Anggaran defisit adalah anggaran dengan pengeluaran
Negara lebih besar daripada penerimaan negara. Intinya, penerimaan rutin dan
penerimaan pembangunan tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran
pemerintah. Dengan kata lain, defisit APBN terjadi apabila pemerintah harus
meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai
pembangunannya.
d. Anggaran Surplus
Anggaran surplus adalah anggaran dengan penerimaan
negara lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan
ekonomi sedang dilanda inflasi (kenaikan harga secara terus-menerus), sehingga
anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa.
Untuk mengatasi defisit anggaran antara lain dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut.
a. Kemungkinan Penciptaan Uang Baru
Untuk membiayai pengeluaran, pemerintah dapat
menciptakan uang baru, dengan cara mengeluarkan uang kertas baru melalui
pinjaman dari Bank Sentral berupa kredit kepada pemerintah, atau sering
dikatakan Anggaran Defisit Spending. Risiko yang timbul adalah terjadinya
inflasi, yaitu meningkatkan harga barang secara umum, karena bertambahnya
jumlah uang yang beredar.
b. Kemungkinan untuk Pinjaman
Untuk membiayai pengeluaran, pemerintah dapat
memperoleh dana melalui pinjaman dengan cara pengeluaran obligasi dan
surat-surat berharga.
Mulai tahun 2000, format dan struktur dalam APBN
menggunakan anggaran defisit, artinya jumlah pengeluaran lebih besar daripada
penerimaannya dan dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar
negeri. Dan diusahakan untuk menghemat pengeluaran rutin, serta pengeluarannya
ditujukan untuk pembangunan di bidang kegiatan yang produktif sehingga dapat
meningkatkan pendapatan nasional.
Untuk mencapai kebijakan tersebut, maka penyusunan APBN harus
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Anggaran berimbang yang dinamis, maksudnya
penerimaan diusahakan meningkat melalui tabungan pemerintah.
b. Penentuan skala prioritas yang tepat, artinya
pengeluaran harus disesuaikan dengan kepentingannya.
c. Dana-dana pembangunan dalam negeri yang makin
besar, artinya penerimaan dalam negeri selalu ditingkatkan, sedangkan
penerimaan pembangunan (yang berasal dari utang luar negeri) selalu diperkecil.
d. Bekerja atas dasar program terpadu, artinya
pelaksanaan program yang dapat menjamin terpeliharanya stabilitas kehidupan
ekonomi yang mampu mendorong pembangunan secara mantap.
2.1.9 Kebijakan fiskal pada pendapatan
nasional
Pada
sistem perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan internasional) maka
pendapatan nasional (Y) dapat tersusun atas konsumsi (C), investasi (I),
pengeluaran pemerintah (G). Dirumuskan :
Y = C + I + G
Dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :
C = aY + b
Y = C + I + G
Dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :
C = aY + b
Pendapatan
disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang dapat dibelanjakan diformulasikan
sebagai :
YD
= Y – Tx + Tr
YD = C + S
Dimana :
Tx : Pajak
Tr : Transfer pemerintah
S : Saving
Dimana saving dapat difungsikan sebagai :
YD = C + S
Dimana :
Tx : Pajak
Tr : Transfer pemerintah
S : Saving
Dimana saving dapat difungsikan sebagai :
S
= (1-a)Y – b
Dengan
pendekatan matematis dapat ditemukan adanya angka pengganda/ multiplier dalam
perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal, yaitu :
·
Angka pengganda investasi
·
Angka pengganda konsumsi
·
Angka pengganda pengeluaran pemerintah
·
Angka pengganda transfer pemerintah
·
Angka pengganda pajak
2.1.10 kerangka umum kebijakan fiskal
Bank Sentral pertam-tama menetapkan target kebijakan yang akan dicapai,
apakah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, terbukanya kesempatan kerja atau
keseimbangan neraca pembayaran
Target
tersebut ditetapkan untuk mendukung kebijakan ekonomi makro yakni terwujudnya
kesejahteraan rakyat
Berhubung
bahwa variable utama pasar uang, yakni suku bunga dan jumlah uang beredar
mempunyai peranan yang sangat menentukan dapat dicapainya target atau tidak
maka tahap selanjutnya adalah
1. Memilih variable pasar uang sering yang paling tepat untuk dikontrol,
agar perkembangannya dapat mencapai sasaran
2. Indicator pasar uang sering bergejolak sesuai dengan perubahan
yang terjadi pada kekuatan yang bergerak di pasar uang, Yaitu berupa permintaan
dan penawaran uang
3. Indicator yang dipilih harus dapat dikendalikan, kearah perkembangan
yang menunjang pencapaian target yang telah ditentukan
4. Pengendalian dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen
moneter yang dimiliki, yakni resense requirement, open market operation dan
discount rate policy
§
Strategi kebijakan
moneter
§
Efektivitas
kebijakan moneter
§
Idealnya tujuan/
sasaran kebijakan ekonomi makro dan utamnya kebijakan fiscal dapat dicapai
secara serempak dan optimal
§
Kenyataan
menunjukkan bahwa upaya pencapaian tujuan tersebut tidak dapat direalisir,
karena adanya unsur yang bersifat kontradiktif dalam proses pencapaian semua
tujuan
§
Sebagai ilustrasi,
apabila bank sentral melakukan ekspansi moneter untuk mendorong tingkat
pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, tindakan tersebut akan
berakibat negative terhadap stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran
§
Ekspansi yang
berlebihan akan mendorong laju inflasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi
kegiatan eksport, import barang dan jasa. Sebaliknya kebijakan moneter yang
ketat akan menunjang stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran, namun
kebijakan tersebut akan mendorong kenaikan suku bunga yang pada akhirnya akan
berakibat menghambt investasi dan produksi dan akibat lebih lanjut adalah
memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meluasnya tingkat pengangguran
§
Sebagai otoritas
moneter, Bank sentral dihadapkan pada pilihan, berkenaan dengan trade off
antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi
·
Bank sentral dapat
memilih salah satu dari sasaran untuk dicapai secara optimal dengan mengabaikan
sasaran lainnya. Misalnya, memilih tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan
mengabaikan tingkat inflasi
·
Bank sentral
memilih pencapaian semua sasaran secara serempak, tetapi tidak ada satupun yang
dapat secara optimal, misalnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang relative
rendah, demi tetap terpeliharanya stabilitas harga
·
Pilihan terhadap
sasaran mana yang akan dicapai, sangat ditentukan oleh kondisi objektif
perekonomian negara yang dihadapi
2.1.11 Kebijakan fiskal Indonesia
Beban Utang
Meningkat. Ketika krisis mulai melanda Indonesia pada pertengahan 1997 kondisi
keuangan negara kita sebenarnya tidak terlalu buruk. Pada tahun 1996 APBN
(menurut cara pembukuan GFS yang sejak 2000 kita pakai) surplus sebesar 1,9%
dari PDB, hutang Pemerintah dengan luar negeri adalah USD 55,3 milyar atau
sekitar 24% dari PDB sedangkan hutang dalam negeri tidak ada. Realisasi APBN
1997 sampai dengan Semester I juga baik. Surplus anggaran setengah tahun itu
mencapai 1,8% dari PDB dan hutang pemerintah tidak banyak berubah.
Krisis mengubah itu semua. Defisit
anggaran serta merta membengkak dan hutang Pemerintah meningkat tajam. Pada
tahun 1998, tahun yang paling kelabu dalam krisis, Indonesia mengalami
kombinasi dua penyakit ekonomi yang paling fatal: sektor riil yang macet dan
hiperinflasi. Tahun itu PDB kita anjlok dengan sekitar 13%, inflasi mencapai
sekiktar 78% dengan harga makanan meningkat lebih dari dua kali lipat, kurs
melonjak-lonjak tak menentu dan serta merta anggaran negara berubah dari
surplus menjadi defisit 1,7% dari PDB.

Grafik
Ruang Fiskal Indonesia
Pada tahun 2000, sewaktu proses
rekapitalisasi perbankan rampung, utang Pemerintah mencapai Rp 1.226,1 triliun
(setara USD 60,8 miliar pada waktu itu) atau sekitar 96 % dari PDB. Melonjaknya
beban utang ini hampir seluruhnya karena timbulnya utang dalam negeri dalam
jumlah yang besar sebagai akibat dari upaya kita untuk menyelamatkan sektor
perbankan yang berantakan dilanda krisis.
Jumlah utang dalam negeri sebesar Rp
643 triliun itu merupakan akumulasi dari biaya yang timbul dari tiga kebijakan
pokok untuk menopang perbankan nasional selama krisis. Ketiga kebijakan
tersebut dilaksanakan secara hampir berurutan sejalan dengan tahap perkembangan
krisis.
Optimalisasi Anggaran
Untuk mendanai anggaran belanja negara pada
tahun depan, dalam RAPBN 2009 pendapatan negara mencapai Rp1.021,6 triliun.
Artinya, anggaran ini meningkat sebesar Rp127,6 triliun atau 14,3% dari APBN-P
2008. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3
triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp295,3 triliun. Rencana penerimaan
perpajakan itu berarti naik sekitar Rp117 triliun atau 19,2% dari 2008.
Peningkatan penerimaan perpajakan nonmigas pada 2009 tetap ditargetkan tumbuh
sekitar 20%, meskipun tarif pajak diturunkan dari 30% menjadi 28% untuk PPh
badan dan dari 35% menjadi 30% untuk PPh orang pribadi. Bahkan untuk usaha
kecil menengah, tarif pajak hanya sebesar 15% atau diberikan keringanan sebesar
50% lebih rendah dari tarif PPh badan. Ditetapkan pula kenaikan batas
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp13,2 juta, menjadi
Rp15,8 juta untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat meringankan wajib
pajak menengah ke bawah. Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) dalam RAPBN 2009 direncanakan mencapai Rp295,3 triliun, naik Rp12,5
triliun dari APBN-P 2008. Nilai PNBP terbesar berasal dari sektor migas dan
pertambangan umum. Saat ini, ditempuh upaya pengendalian cost recovery lewat
evaluasi komponen biaya produksi, dan standar biaya pengadaan barang dan jasa
oleh kontraktor.
Mendorong Perekonomian
Alokasi belanja negara dalam RAPBN 2009
sebesar Rp1.122 triliun dengan komposisi belanja departemen (31%), subsidi
(21%), bunga utang (10%), dan dana daerah (28%). Dengan demikian, lebih dari
70% alokasi RAPBN 2009 dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah pusat mengendalikan Rp818 triliun
dan lebih dari Rp312 triliun lewat dapartemen. Pencairan anggaran yang selama
ini menjadi masalah, dari waktu ke waktu telah menunjukkan perbaikan. Program
revitalisasi pertanian selama tiga tahun terakhir ini berhasil mendorong
swasembada pangan. Pada saat dunia mengalami tekanan harga pangan yang tinggi,
dan munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk larangan ekspor
komoditas pangan, kita mampu mengamankan ketahanan pangan. Jaringan
transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaud
sampai Pulau Rote, penyelesaian jalur dan jaringan telekomunikasi (Palapa Ring)
di wilayah Indonesia Timur, misalnya, merupakan salah satu perekat utama Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Jaringan ini juga menjadi tulang punggung
distribusi, baik barang dan penumpang maupun jasa, serta penting dalam
peningkatan produksi. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah
menempuh beberapa jalur utama. Pada 2009, belanja infrastruktur ditingkatkan,
sehingga memungkinkan penyelesaian beberapa proyek besar di antaranya Jembatan
Surabaya-Madura (Suramadu), Bandara Kuala Namu di Sumatra Utara, dan Bandara
Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Juga beberapa jalan arteri dan jalan akses,
seperti lintas pantai selatan Jawa dan pulau-pulau terpencil serta terluar.
Pembangunan rail link kereta api Manggarai-Bandara Cengkareng, jalur KA ganda
Kroya-Kutoarjo, Cirebon Kroya, dan Tegal-Pekalongan. Pengembangan pelabuhan
strategis di Belawan, Manokwari, Bitung, Bojonegara, dan Manado juga dilakukan
penyelesaiannya pada 2009.
Di sektor kelistrikan program 10.000 MW diharapkan secara bertahap
akan menghilangkan krisis pasok listrik di semua belahan Nusantara. Mulai
pertengahan 2009, krisis listrik di Jawa-Bali diharapkan teratasi. Program ini
juga diharapkan mengurangi ketergantungan PLN terhadap bahan bakar minyak
(BBM). Pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan swasta
untuk ikut membangun dan mengusahakan kegiatan infrastruktur secara adil,
kompetitif, dan transparan. Untuk pembangunan jalan tol trans-java dan JORR di
wilayah Jabodetabek, telah disediakan dana pembelian tanah dan risiko biaya
pengadaan tanah untuk 28 ruas jalan kepada kontraktor
2.2KEBIJAKAN MONETER
2.2.1 .
Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan
ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui
pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut
dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya
peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang yang beredar
pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang
beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary
Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary
Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
2.2.2 Instrumen kebijakan
moneter
1.
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4.
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian
2.2.3 jenis-jenis kebijakan
moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada
masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang
beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary
Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang
beedar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary
Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang
yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
The
multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari
tindakan. transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan
mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek
dan nilai tukar.
1. Inflasi
penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan target
adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks
Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai
melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat
bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan
kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara
ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang
serupa.
Target suku bunga dipertahankan untuk jangka
waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target
suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target
suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite
kebijakan.
Perubahan target suku bunga dibuat sebagai
tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan
tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran
inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation
targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon
terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan
diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford .
Penargetan inflasi pendekatan untuk
pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal ini saat ini
digunakan di Australia , Brazil , Kanada , Chile , Kolombia , yang Republik
Ceko , Selandia Baru , Norwegia , Islandia , Filipina , Polandia , Swedia ,
Afrika Selatan , Turki , dan Inggris .
1. Harga
Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat mirip dengan
inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di
bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun
berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke
waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa
depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang
terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan
dalam tahun berjalan dan masa depan.
1. Agregat
Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan
pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar.
Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan
kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter
dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan
ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling
moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini
difokuskan pada jumlah moneter.
1. Nilai Tukar
Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan
nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar
tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah
dengan bangsa jangkar.
Di bawah sistem nilai fiat tetap, pemerintah
daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap tetapi tidak aktif
membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan tingkat. Sebaliknya,
tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas tindakan-tindakan non (misalnya kontrol
modal , impor / lisensi ekspor, dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap
tukar dimana perdagangan mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.
Di bawah sistem fixed-konvertibilitas, mata
uang dibeli dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari
untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target tingkat tetap atau
sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas
moneter campur tangan untuk membeli atau menjual yang diperlukan untuk
mempertahankan nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap
dengan tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan
band-band di mana band-band yang diatur ke nol.)
2.2.4 Tujuan Kebijakan Moneter
- Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.
- Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.
- Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi
- Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.
- Menjaga kestabilan Ekonomi Artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
- Menjaga kestabilan Harga .Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar.
- Meningkatkan kesempatan kerja ,Pada saat perekonomian stabil pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat.
- Memperbaiki neraca Perdagangan Kerja Masyaraka Dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal
7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah
antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang
tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank
Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran
utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem
nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar
sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh
karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk
mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan
nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan
kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang
beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran
moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar
terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat
diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau
pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter
berdasarkan Prinsip Syariah.
2.2.5 strategi kebijakan moneter
1.
Bank sentral perlu secara aktif melakukan tindakan
moneter, untuk memperluas konjungtur sedemikian rupa, sehingga gelombang
konjungtur menjadi lebih lunak. Kebijakan ini dikenal sebagai counter cyclical
monetary policy.
2.
Sebaliknya bank sentral bertindak pasif, usaha untuk
melunakkan gelombang konjungtur/ fluktuasi perekonomian, hendaknya dihindari,
dan kebijakan moneter diarahkan agar siklus bisnis berjalan secara wajar
(accommodative monetary policy)
3.
Pendukung counter monetary policy mengatakan bahwa
saat perekonomian akan mengalami resesi, bank sentral harus menempuh strategi
kebijakan moneter ekspansif, demikian pula sebaliknya pada saat boom bank
sentral harus melakukan strategi kebijakan moneter yang bersifat kontraktif
untuk memperlambat perkonomian, agar terhindar dari inflasi
4.
Menentukan monetary aggregate mana yang akan dipilih,
apakah base money/ reserve money (RM), narrow money (M1) atau Broad money (M2)
5.
Menentukan besarnya monetary aggregate yang dilakukan
dengan langkah- langkah:
a.
Menformulasikan fungsi demand for money, yakni mencari
hubungan fungsional demand for money dengan variable- variable ekonomi seperti
tingkat pendapatan, tingkat harga dan tingkat bunga
b.
Melakukan proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, dan tingkat bunga untuk suatu periode yang akan datang
c.
Memperkirakan tingkat pendapatan, harga dan tingkat
suku bunga tersebut, selanjutnya disubstitusikan kedalam fungsi demand for
money, sehingga akan diperoleh besarnya monetary aggregate yang diminta oleh
perkonomian tersebut untuk masa yang akan datang
d.
Besarnya monetary aggregate tersebut, merupakan
sasaran perencanaan moneter bank sentral, artinya bank sentral akan mengatur
pasokan uang baik secara langsunf maupun tidak langsung, sama besarnya dengan
permintaan uang, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat harga, dan suku
bunga dapat dicapai.
2.2.6 Masalah pokok dalam formulasi kebijakan moneter/Efektivitas kebijakan moneter
§
Diukur dari berdasarkan tujuan yang akan dicapai, tetapi sejauh mana
kebijakan moneter efektif terdapat dua pendapat, yaitu:
1. Natural Rate
Hypothesis
§
Berpendapat bahwa kebijakan moneter hanya efektif dalam jangka waktu
pendek dan menjadi tidak efektif untuk jangka waktu panjang
2.
Rational Expectation Hypothesis
§
Berpendapat bahwa kebijakan moneter tidak efektif baik untuk jangka
waktu pendek maupun panjang
§
Pajak dan belanja/ pengeluaran pemerintah merupakan instrument kebijakan
fiscal yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,
perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas harga barang dan jasa
§
Pajak sebagai instrument kebijakan karena memiliki beberapa fungsi,
yaitu:
2.3KEBIJAKAN MONETER DENGAN KEBIJAKAN FISKAL
2.3.1
Hubungan Antara Kebijakan Fiscal Denan
Kebijakan Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa
kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan
pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat
bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal
akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada
giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar
barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat
harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah
yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan
memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai
umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat
berharga.
2.3.2 Keefektifan Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter
kebijakan fiskal yang
murni atau dengan kebijakan moneter
yang murni pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan
tingkat kesempatan kerja. Kita sebut dengan kebijakan fiskal murni apabila
kebijakan fiskal tersebut tidak disertai oleh berubahnya jumlah uang yang
beredar. Sebaliknya, yang dimaksud dengan kebijakan moneter murni adalah
kebijakan moneter yang tidak disertai oleh perubahan nilai G, nilai Tx
maupun T. Sekalipun dalam dunia nyata yang banyak kita jumpai adalah campuran
antara perubahan G, Tx, T dan M, namun dari segi teori pembahasan
pengaruh kebijakan fiskal dan pengaruh kebijakan moneter secara terpisah besar
sekali manfaatnya.
Kiranya tidak sulit
dipahami kalau bentuk kurva IS dan kurva LM besar pengaruhnya terhadap
keefektifan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semakin datar bentuk kurva
IS, semakin efektif kebijakan moneter. Di lain pihak, semakin datar kurva LM,
kebijakan fiskal lah yang semakin efektif.
Mengenai bentuk kurva LM
biasanya dihubungkan dengan bentuk kurva
permintaan uang untuk spekulasi, sekalipun bentuk kurva permintaan akan
uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga mempunyai pengaruh juga terhadap bentuk
kurva LM. Dengan bentuk standar kurva permintaan akan uang untuk spekulasi L2,
yang tergambar dalam kuadran 1 gambar dihasilkan kurva LM seperti yang terlihat
pada kuadran 2, yang selanjutnya dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yang
masing-masing dengan sebutan:
1.
Daerah Klasik atau Classical
Range, yaitu bagian pada kurva LM yang sejajar dengan sumbu tingkat bunga.
Dalam gambar, bagian yang disebut daerah
klasik ialah bagian pada kurva LM dari titik C ke atas. Ini merupakan
akibat dari bentuk kurva L2 yang mulai dari titik C ke atas
berhimpit dengan sumbu tingkat bunga. Daerah ini disebut sebagai daerah klasik, disebabkan daerah inilah
yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan teoritik seperti yang dihasilkan oleh
para pemikir ekonomi klasik.
2.
Daerah Jerat
Likuiditas atau Liquidity Trap Range, yaitu
bagian dari kurva LM yang sejajar dengan sumbu pendapatan nasional nyata. Sejajarnya kurva LM tersebut dengn sumbu pendapatan merupakan akibat dari
sejajarnya kurva L2 dengan sumbu L2. Pada tingkat bunga
yang demikian rendahnya harga surat obligasi menjadi demikian tinggi, sehingga
semua orang meramalkan akan terjadinya penurunan harga surat-surat obligasi.
Dengan ramalan tersebut maka tambahan uang yang tersedia untuk spekulasi tidak
lagi dibelikan surat berharga melainkan akan mereka simpan dalam bentuk uang.
3.
Daerah Tengah atau Intermidieate
Range, yaitu bagian pada kurva LM yang berada di antara daerah klasik dan
daerah jerat likuiditas. Pada daerah tengah elastisitas tingkat bunga kurva LM
lebih besar dari nol, akan tetapi lebih kecil dari tidak terhingga.
Dalam gambar daerah
jerat likuiditas meliputi bagian kurva LM dimulai dari titik A sampai titik B,
daerah tengah meliputi bagian kurva LM dari titik B sampai titik C dan daerah
klasik adalah titik C ke atas. Dengan menggunakan sistematika ini, masalah
tentang efektifitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat diuraikan
dengan lebih mudah. Secara singkat dapat diterangkan dengan menggunakan gambar sebagai
berikut.

Gambar 11.1. Bentuk standar kurva L2
dan kurva LM
A. KEBIJAKAN FISKAL
1.
Di Daerah Jerat Likuiditas kebijakan fiskal paling efektif. Dengan
menggeserkan kurva IS ke kanan sejauh ab, pendapatan nasional keseimbangan
meningkat sebesar ab juga, yaitu semula sebesar OYa, sekarang
menjadi OYb.
2.
Di Daerah Tengah, kebijakan fiskal juga dapat menaikkan tingkat
pendapatan nasional keseimbangan, akan tetapi tidak seefektif di daerah jerat
likuiditas. Kebijakan fiskal yang berhasil menggeser kurva IS ke kanan sejauh
cd, yang jaraknya sama dengan ab, menghasilkan peningkatan tingkat pendapatan
nasional kurang dari cd, yaitu hanya meningkat dari semula OYc
menjadi OYm.
3.
Di Daerah Klasik, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif.
Kebijakan fiskal yang berhasil menggeser kurva IS sejauh ef, eg ataupun lebih
besar lagi, pendapatan nasional keseimbangan sama sekali tidak meningkat, yaitu
tetap sebesar OYe.
B. KEBIJAKAN MONETER
Dengan kebijakan moneter yang berhasil menggeser kurva LM dari LM0
ke LM1 dengan titik keseimbangan IS – LM yang berada:
- Di Daerah Jerat Likuiditas, kebijakan moneter sama sekali tidak efektif. Sama sekali tidak bisa menaikkan tingkat pendapatan nasional keseimbangan. Dengan bergesernya kurva LM ke kanan, dengan kurva ISa, titik keseimbangan IS – LM tidak pindah tempatnya yang semula, yaitu tingkat bunga tetap setinggi Ora dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan tetap setinggi OYa
- Di Daerah Tengah, kebijakan moneter mampu menaikkan tingkat pendapatan nasional keseimbangan, akan tetapi tidak seefektif di daerah klasik.
![]() |
Gambar 11.2. Keefektifan kebijakan fiskal
lawan kebijakan moneter
- Di Daerah Klasik, kebijakan moneter adalah paling efektif. Dengan peningkatan jumlah uang yang beredar yang sama, kalau titik keseimbangan IS – LM berada di daerah tengah, bertambah besarnya pendapatan nasional keseimbangan akan sebesar Yc Yg. Dari gambar kita lihat bahwa Yc Yg lebih besar daripada YbYf.
Kesimpulan:
Keefektifan
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam pendekatan 3 daerah kuva LM dapat
disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 11. Keefektifan kebijakan fiskal dan
kebijakan moneter
No
|
Kebijakan
(Daerah LM)
|
Kebijakan Fiskal
|
Kebijakan Moneter
|
1
|
Jerat Likuiditas
|
Efektif
|
Tidak Efektif
|
2
|
Daerah Tengah
|
Masih Efektif
|
Masih Efektif
|
3
|
Daerah Klasik
|
Tidak Efektif
|
Efektif
|
Keterangan:
o
Efektif
|
:
|
dapat meningkatkan banyak pendapatan nasional keseimbangan
|
o
Masih Efektif
|
:
|
dapat meningkatkan sedikit pendapatan nasional keseimbangan
|
o
Tidak Efektif
|
:
|
tidak dapat meningkatkan pedapatan nasional keseimbangan
|
- Kesimpulan
Dari uraian diatas maka dapat kita ketahui tentang bagaimana seluk beluk kebijakan fiscal dan kebijakan moneter, bahwa baik kebijakan
fiscal maupun kebijakan moneter mempengaruhi sector perekonomian dan nilai mata
uang Indonesia.
- Saran
Berdasarkan fakta-fakta yang ada dari data di atas, tidak ada salahnya jika mengemukakan
solusi atas permasalahan kebijakan fiscal dan kebijakan moneter yang terjadi di
Negara ini.
Ekonomi soal dan jawaban
1. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan ?
jawaban : Kegiatan uatama dari lembaga keuangan adalah mengimpun dan menyalurkan dana , dengan motif mendapatkan keuntungan
2. Apa fungsi utama Lembaga Keuangan ?
jawaban : Fungsi utama Lembaga Keuangan adalah sebagai perantara pihak - pihak yang membutuhkan uang modal (pemakai dana ) dengan pihak-pihak yang memilikinya (pemilik dana ) .
Sub Bab Kebijakan Moneter
1. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter
jawaban : Upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik ) dengan mengatur jumlah uang yang beredar . Melalui kebijakan moneter pemerintah dapan mempertahankan n menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh sekaligus mengendalikan inflasi
2. Apa yang dimaksud dengan Operasi Pasar Terbuka ( Open Market Operation )
jawaban : pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual membeli surat-surat berharga milik pemerintah ( government securities)
Sub Bab Kebijakan Fiskal
1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ?
jawaban : kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah .
2.Perbedaan kebijakan Fiskal dan moneter adalah...
jawaban : Terletak pada instrumen kebijakannya . Jika dalam kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar , maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya .
Sub Bab Teori Investasi
1.Apa yang dimaksud dengan Payback Periode
jawaban : Bahasa Indonesianya Periode Pulang Pokok adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan , atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas . Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek , proposal investasi dianggap makin baik.
2. Sebutkan 4 kriteria Investasi
jawaban : 1.Payback Periode , 2. Benefit / Cost Ratio , 3. Net Present Value , 4. Internal Rate of Return
Sub Bab Persaingan Sempurna
jawaban :
1. Sebutkan karakteristik pasar peraingan sempurna !
jawaban : a. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen
b.Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan/informasi sempurna
c.Output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar
d.Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar
e.Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar
2. Apa yang dimaksud dengan Penawaran perusahaan ( industri ) dalam pasar persaingan sempurna ?
jawaban : Total penawaran perusahaan - perusahaan . Jumlah output yang ditawarkan perusahaan adalah jumlah yang menghasilkan laba maksimum (MR = MC )AL