Gerakan Reformasi Dan Tumbangnya Orde Baru Tahun 1998|pembelajaran sejarah

      Tumbangnya rezim Orde Baru 1998. Yang ditandai dengan  Gerakan reformasi 1998 dilatar belakangi oleh krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia ketika itu. Akar krisis multidimensi adalah krisis ekonomi yang menerpa bangsa Indonesia sejak 1997. Untuk mengetahui lebih jelas tentang keadaan ekonomi Indonesia di akhir masa orde baru, salah satu yang sangat mendetail pada waktu itu adalah krisis ekonomi yang diakibatkan oleh terpuruknya nilai rupiah terhadap nilai dollar Amerika serikat.

     Krisis ekonomi mengakibatkan pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000 per dolar AS.

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru - Prestasi Pada Masa Orde Baru

Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada berbagai prestasi atau kemajuan yang diraih selama orde baru. Puncak keberhasilan dibidang ekonomi masa orde baru terjadi pada tahun 1976-1988. Keberhasilan itu didukung melonjaknya harga minyak dunia, mengalirnya bantuan negara-negara donor, dan efektifnya rencana pembangunan lima tahun (Repelita) I–III. Repelita dimulai sejak 1 April 1969. Pada tahun 1980-an Indonesia adalah penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Kedudukan Indonesia sebagai negara antikomunis mempermudah bantuan Barat. Pendapatan per kapita Indonesia naik dari US$70 pada tahun 1968 menjadi US$1.000 pada tahun 1996.

Secara rinci, berikut beberapa kebijakan pemerintah orde baru dan prestasi yang berhasil diraih selama masa orde baru ;

a. Program transmigrasi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan-lahan baru di luar Pulau Jawa.

b. Program keluarga berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

c. Kebijakan berantas buta huruf

d. Gerakan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun.

e. Stabilitas Keamanan

f. swasembada beras pada tahun 1980-an, impor beras tidak dilaksanakan mulai tahun 1984.

Perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru

Pembangunan nasional pada masa Orde Baru menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan terbukti Indonesia memang tampil menjadi salah satu negara yang disegani karena keberhasilan pembangunan ekonominya walaupun tentu saja pembangunan ekonomi tsb boleh dibilang pembangunan semu karena sangat tergantung pada utang-utang luar negeri. Pembangunan Nasional zaman Orde baru dijalankan secara bertahap dalam jangka panjang 25 tahun dan jangka pendek 5 tahun, dan dikenal dengan nama pembangunan lima tahun (pelita), dimulai sejak tanggal 1 April 1969.

Namun pada tahun 1997, perekonomian Indonesia terpuruk. Berikut beberapa data ekonomi pada tahun 1997 tsb : nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merosot drastis dan hanya tinggal bernilai 30%, harga-harga melambung tinggi, utang luar negeri mencapai 163 miliar dollar AS lebih, pendapatan per kapita hanya tinggal US $400, pertumbuhan ekonomi menjadi minus sekitar 20%–30%.

Runtuhnya Orde Baru – Berakhirnya Orde Baru

Pejuang Reformasi - Korban Insiden Trisakti

Krisis ekonomi tahun 1997 menyebar ke segala sendi kehidupan sehingga dikenal sebagai krisis multidimensi (segala bidang). IMF mengucurkan bantuan sebesar US$ 40 miliar lebih kepada Indonesia dengan disertai syarat-syarat tertentu. Solusi yang disarankan IMF untuk menutup enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997 justru memperparah krisis. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara.  BPK menemukan penyimpangan dana sebesar Rp138 triliun atas penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut. Di Saat itu pemerintah menyalurkan BLBI sekitar Rp700 triliun. Ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi krisis. Sampai bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank.

Awal terjadinya krisis ekonomi Indonesia  dimulai dengan jatuhnya nilai tukar baht (mata uang Thailand) terhadap dolar Amerika. Jatuhnya nilai kurs baht tersebut selanjutnya menular di seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Akibatnya  nilai utang luar negeri Indonesia yang sudah jatuh tempo membengkak.

Krisis ekonomi mengakibatkan pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000 per dolar AS.

Sejak 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah, termasuk gedung DPR berhasil mereka duduki. Kerusuhan dan penjarahan besar-besaran melanda Jakarta hingga Solo, serta di banyak tempat di wilayah Indonesia. Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan kawan-kawan mendesak Soeharto agar mengundurkan diri. Akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto mengundurkan diri.

 Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Secara rinci, ada enam penjabaran agenda reformasi yaitu : suksesi kepemimpinan nasional, amendemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Mahasiswa berdemonstrasi besar-besaran pada tanggal 19–21 Mei 1998 di depan Gedung DPR/MPR sampai munculnya pernyataan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan B.J. Habibie.

Pengertian Reformasi

Secara bahasa, reformasi berasal dari kata re-form, yang artinya perubahan bentuk. Reformasi pada tahun 1998 secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan kembali bentuk atau sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perlunya reformasi adalah karena ada berbagai praktik pemerintah ketika itu yang menyimpang. Misalnya suburnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam penyelenggaran negara. Kolusi artinya praktik yang menguntungkan golongannya sendiri, dalam hal ini yaitu kepentingan elit politik Orde Baru dan para pengusaha (konglomerat). Korupsi dalam hal ini terkhusus pada penyelewengan dana keuangan dan fasilitas negara. Sedangkan nepotisme adalah praktik penguasa yang lebih mementingkan anggota keluarga, kenalan atau golongannya untuk memperoleh jabatan serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha.

Era Reformasi di Indonesia

Era Reformasi dipakai untuk menyebut masa kepemimpinan para presiden pasca lengsernya Soeharto dipanggung kekuasaan.

Masa reformasi 1998 - sekarang

Presiden RI ke-1 - 7

Setelah presiden Soeharto turun tahta pada 21 Mei 1998, dimulailah era reformasi di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden B.J Habibie tidak berlangsung lama karena rakyat dan anggota MPR/ DPR menganggap Habibie masih merupakan warisan Orde Baru. Untuk mereformasi Dewan Perwakilan Rakyat, 7 Juni 1999 diselenggarakan pemilihan umum anggota DPR yang diikuti 48 partai.

19 Oktober 1999 diadakan Sidang Umum MPR untuk merespon pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie. Sidang umum tsb memang bermaksud melengserkan pemerintahan Habibie, sejatinya masa pemerintahan Habibie baru akan berakhir tahun 2003. Hasil dari Sidang Umum tsb, pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie ditolak. Praktis, masa pemerintahan Presiden Habibie merupakan yang paling singkat, lebih kurang 1 tahun.

Pada Sidang Umum tersebut juga dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. MPR menyeleksi tiga kandidat presiden, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan dan Yusril Ihza Mahendra. Namun, Yusril menyatakan mundur dari pencalonan sebelum pemungutan suara dilakukan.

Pelantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada 20 Oktober 1999. Adapun pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia dilaksanakan pada 21 Oktober 1999. Selain telah berhasil mengangkat presiden dan wakil presiden yang baru, SU MPR yang berlangsung dari 1–21 Oktober 1999, juga telah berhasil menetapkan 9 ketetapan MPR dan mengamandemen UUD 1945 untuk pertama kalinya.

    Melalui Sidang Istimewa MPR, K.H. Abdurrahman Wahid diberhentikan jabatannya sebagai Presiden dan secara konstitusi, Megawati Soekarnoputri yang saat itu merupakan Wakil Presiden, diangkat  sebagai Presiden ke-5 RI sejak 23 Juli 2001. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri tersebut didasarkan pada Tap MPR No. III/MPR RI/2001. Masa jabatannya berakhir pada tahun 2004.

    Sejak 2004, pemilihan eksekutif dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menggunakan sistem demokrasi perwakilan, di mana masyarakat memilih anggota DPRD, kemudian DPRD yang memilih kepala daerah. Pilkada langsung membuka babak baru sistem demokrasi. Ditingkat pusat, diadakan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden. pada pemilu 2004,  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Presiden ke-6 RI, dan dilantik pada 20 Oktober 2004. Sayangnya demokrasi kita diwarnai oleh demokrasi financial sehingga keberhasilan demokrasi identik dengan ajang komoditi. Barangkali ajang komoditi inilah yang menyebabkan maraknya korupsi dikalangan pejabat.Karenasebelum menjadi pejabat mereka terlibat pada lelang jabatan yang mirip dengan ajang komoditi financial.

Pembaca sekalian, masa Reformasi berlangsung hingga sekarang, yaitu masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Semoga Amanat reformasi tahun 1998 tidak dijadikan hanya sebagai simbol belaka, atau dijadikan sebagai tempat berlindung bagi koruptor-koruptor baru yang belum sempat kebagian korupsi pada era sebelunya. Akan tetapi amanat reformasi dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Hanya dengan keikhlasanlah sehingga amanat reformasi dapat terlaksana dengan murni, dan menjadi tugas kita sebagai generasi bangsa yang tidak boleh tidak harus kita wujudkan. Kapan tidak maka reformasi itu harus kita mantapkan melalui pemantapan reformasi. Atau pembaharuan reformasi.