Sejarah Geopolitik (Geografi Politik) di Dunia

Sejarah Geopolitik (Geografi Politik) di Dunia

                Secara historis, sebelum abad XIX, pandangan geopolitik terhadap dunia hanya berkisar pada lingkungan negara dan negara tetangga di  sekitarnya. Para ahli belum memahami geografi bumi secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap, alat transportasi dan komunikasi yang sangat minim terutama kemampuan jelajahnya.

Pemahaman tentang geopolitik secara eksplisit sebagai ilmu dalam bentuk teori-teori  ilmiah  mulai  timbul  sejak  abad  XIX  seiring  dengan  kemajuan- kemajuan dan perubahan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai  dengan  revolusi  industri.  Revolusi  industri  menjadikan  pentingnya daerah-daerah baru sebagai sumber bahan baku dan sekaligus tempat pemasaran hasil industri.

Istilah Geopolitik untuk pertama sekali diperkenalkan oleh ilmuawan politik Swedia Rudolf Kjellen pada masa hampir bersamaan dengan pada saat Ratzel, sarjana Geografi Jerman mendefinisikan Geografi Politik. Pengertian Geopolitik menurut Kjellen adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekuatannya dan berdasar analisis tersebut diajukan tentang kebijakan yang paling efektif untuk menjamin kemana arah perkembangan negara. Analisis ini mengajukan kesimpulan organisme negara harus terlibat dalam suatu pergulatan terus-menerus dalam memperebutkan kehidupan dan ruang. Hanya yang paling kuat dan paling mampu menyesuaikan diri yang bisa berhasil untuk melanjutkan kehidupan dan mengembangkan diri. Wilayah geografis dianggap sebagai salah satu   faktor   yang  paling   fundamental   dalam   menentukan  kekuatan   Negara (Mas‟oed, 2007).

Pemikiran  Kjellen  banyak  dipengaruhi  oleh  Ratzel  sebagai  perintis geografi politik modern, Ratzel memandang negara sebagai organisme yang harus bersaing  dengan  organisme  lain, dan  agar  bisa  berkembang  “organisme”  itu memerlukan Lebensraum (ruang untuk hidup). Dengan kata lain, Ratzel dengan model biologis itu ingin menunjukkan bahwa setiap negara bersifat unik dalam arti punya kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik eksistensinya masing-masing, tetapi semua negara itu memerlukan satu syarat fundamental, yaitu ruang hidup bagi penduduknya. Lebensraum, dan sumber daya fisik dan manusiawi yang muncul akibat dari pemilikan ruang-hidup itu, dalam pandangan Ratzel merupakan faktor penentu bagi keberhasilan negara-negara dinamik yang berpotensi menjadi negara adidaya. Untuk memperoleh ruang hidup itu perlu dilakukan perluasan wilayah, walaupun itu bisa menimbulkan perang. Berdasar pada landasan  berpikir seperti itulah Ratzel mengembangkan  bidang studi  geografi  politik  yang  meliputi  studi  tentang  hubungan  antarnegara  dan implikasi dari hubungan ini bagi arena internasional secara  keseluruhan (Mas‟oed, 2007).

Kemudian Sir Halford Mackinder (1861-1947), Guru Besar Geografi di Universitas London, memberikan pandangan dalam teori geopolitiknya yaitu bahwa benteng yang paling kuat di dunia terletak di wilayah Asia. Perkembangan sejarah  dunia pada dasarnya diwarnai  oleh konflik  antara kekuatan  darat  dan kekuatan lautan. Pusat kekuatan darat paling penting di dunia, benteng paling kuat di dunia terletak di wilayah jantung Asia. Inti pokok teori Mackinder ini terkenal dengan sebutan “Barang siapa yang mampu menguasai Eropa Timur akan dapat menguasai wilayah jantung, barang siapa menguasai wilayah jantung akan dapat menguasai pulau dunia dan barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia selanjutnya   akan   dapat   menguasai   dunia   seluruhnya   (Mas‟oed,  2007). Berdasarkan teori Mackinder ini, maka harus dihindarkan penyatuan Jerman dengan  Rusia  sebagai  sekutu  sebab  kedua  negara  secara  bersama  akan  dapat menjadi kekuatan yang sangat besar yang dapat membahayakan dunia. Menurut Mackinder, sejarah dunia selalu ditentukan oleh bangsa-bangsa yang mendiami wilayah jantung ini. Bangsa-bangsa ini selalu bergolak, bergerak dan menyerbu daerah-daerah pantai baik di Eropa maupun di Asia (abad IV, bangsa Hummer menyerbu Eropa, abad VIII bangsa Turki/Ottoman dan Arab menyerbu Eropa, abad XI II bangsa Tartar/Gengis Khan menyerbu Eropa Timur.

Teori Mackinder tidak diterima oleh oleh Nicholas J. Spykrnan (1893- 1943), seorang sarjana geopolitik yang terkemuka di Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, tidak mungkin daerah jantung itu menjadi pusat kekuasaan dunia disebabkan faktor-faktor iklim, pertanian, distribusi, sumber-sumber batu bara, besi minyak dan tenaga air serta perintang-perintang geografis lainnya di utara, timur, selatan dan barat daya. Posisi dan arti daerah- daerah Uni Sovyet di Asia Tengah akan berkurang apabila Cina dan India menjadi negara industri. Rimland dari Eurasia adalah lebih tinggi nilainya daripada heartland. Rimland ini meliputi Eropa (kecuali Rusia), Asia Kecil, Arabia, Irak, Iran, Afganistan, India, Asia Tenggara, Cina, Korea dan Siberia Timur. Wilayah ini merupakan buffer zone antara kekuatan darat dan laut. Lebih jauh Spyikman menjelaskan geopolitikmemberikan suatu gambaran yang berhubungan dengan suatu kerangka petunjuk tertentu dalam suatu masa tertentu. Suatu wilayah dipandang dari sudut geopolitik ditentukan olah faktor-faktor geografinya dan oleh perubahan-perubahan dinamis dari pusat-pusat kekuasaan dunia. Jadi analisa- analisa geopolitiksifatnya dinamis dan tidak statis.

Karl  Haushofer  (1869-1946),  seorang  sarjana  Geografi  dan  pernah menjadi direktur Institut Geopolitikdi Munich pada pokoknya mengikuti dan mengembangkan pendapat dari Ratzel seniornya. Salah satu Pandangan Haushofer dan teorinya adalah Teori Lebensraum. Teori ini didasarkan atas anggapan bahwa banga-bangsa yang telah berkembang dengan cepat memiliki sifat-sifat yang lebih sempurna, oleh karena itu bangsa-bangsa tersebut harus diberi kesempatan berkembang dalam arti memperluas daerahnya. (Disebutkan bangsa Aria/Jerman sebagai bangsa yang sempurna berhak untuk menguasai lebensraum di Eropa dan Afrika   dan   bangsa   Jepang   sebagai   bangsa   sempurna   berhak   menguasai lebensraum-nya di Asia) (Ermaya Suradinata, 2001).

Berbagai teori Geopolitik lainnya seperti Sir Walter Raleigh (1553-1613), mantan  Perdana  Menteri  Inggris,  mengemukakan  supremasi  di  lautan  sebagai dasar dari  kekuasaan.  Inti  konsepnya adalah penguasaan  lautan,  yaitu  dengan membangun angkatan laut yang kuat dan modern untuk dapat menjelajahi dan menguasai seluruh laut yang pada akhirnya dapat menguasai dunia. Selanjutnya, Alfred Thayer Mahan (1860-1914), Laksamana Laut dan guru besar dalam sejarah maritim dan strategi pada Naval War College di Amerika Serikat, dalam teorinya menjelaskan bagi bangsa yang memiliki pantai, maka laut merupakan perbatasan dan kekuasaan nasionalnya yang ditentukan oleh kemampuannya untuk memperluas perbatasan tersebut. Bahwa penduduk suatu negara yang suka berdagang/berniaga akan mudah berkembang dan memerlukan daerah-daerah jajahan sebagai tempat mengambil bahan-bahan baku, daerah pasaran tempat menjual  hasil  produksinya  dan  daerah  tempat  mengembangkan  perkapalan nasional (Ermaya Suradinata, 2001).

Geopolitik di Indonesia. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia.Sedangkan Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Di Indonesia, Geopolitik juga di sebut dengan wawasan nusantara. Berikut ini penulis akan menampilkan; Latar Belakang, Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

Pandangan geopolitik Indonesia berlandaskan pada pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Wawasan nusantara mempunyai latar belakang, kedudukan, fungsi, dan tujuan filosofis sebagai dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia.

Latar Belakang Wawasan Nusantara

Falsafah Pancasila

Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah:[1]    Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.[2]Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.[3]    Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.[4] Aspek Kewilayahan Nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.[5] Aspek Sosial Budaya, Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing - masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar.[6]  Aspek Kesejarahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.[7] Kedudukan Wawasan Nusantara, Wawasan nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional memliki spesifikasi:[1] Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.(2) Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.(3) Wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.(4)Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.(5) GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu: (1) Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial". (2) Tujuan khusus adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara

Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945.[5] Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945.[5] Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah: (1) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara.(2)   UUD 1945 sebagai konstitusi negara.(3) Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia. (4)     Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia.(5)Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional.

Bentuk Wawasan Nusantara

Gambaran dari isi Deklarasi Djuanda. (1) Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional(2) Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.(3)     Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup:  (1) Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.   (2) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.(3) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi.(4) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.(5)Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.(6) Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan Negara,(7)Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.(8) Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.(9) Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:

a. Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional.

b. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda,

c. Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku - Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua,

d. Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[5]

e. Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau / darat.

Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya: Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut.

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Akan tetapi Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. Dibanding sebelum adanya deklarasi juanda wilayah republik Indonesia masih dibatasi oleh laut bebas sehingga untuk menjaga dan melindungi bangsa dan seluruh wilayah Indonesia  mengalami kesulitan.

Pemikir Geopolitik

Friederich Ratzel (1844 - 1904) dengan Teori Ruang.Ia menyatakan "bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif". Pendapat ini dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864 - 1922) dengan Teori Kekuatan yang mengatakan bahwa "negara adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Sedangkan Karl Haushofer (1869 - 1946) dengan Teori Pan Region, berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi dalam empat kawasan benua (pan region) dan dipimpin oleh negara unggul. Isi teori pan regional adalah: Lebensraum (ruang hidup) yang cukup, Autarki (swasembada). Dunia dibagi empat Pan Region, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, pan Rusia India, dan Pan Eropa Afrika. Ada juga pemikir melihat dari sumberdaya alamnya suatu kawasan seperti Sir Halford Mackinder (1861 - 1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heartland).

Menurut Sir Halford Mackinder (1861 - 1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heartland). dengan Teorinya berbunyi "siapa pun yang menguasai Heartland maka ia akan menguasai World Island". Heartland (Jantung Bumi) merupakan sebutan bagi kawasan Asia Tengah, sedangkan World Island mengacu pada kawasan Timur Tengah. Kedua kawasan ini merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia.

Berbeda dengan ungkapan Sir Walter Raleigh (1554 - 1618) dan Alfred T. Mahan (1840 - 1914) dengan Teori Kekuatan Maritim. Isi teorinya adalah: Sir Walter Raleigh mengatakan "siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia". Barangkali para Negara imperialis unia seperti Inggeris, Belanda, Portugal merajalela diasia tenggara yang kaya akan rempah-rempah seperti cangkeh dan pala serta hasil bumi lainnya.

Alfred T. Mahan mengatakan "laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya". Berbeda dengan ungkapan pemikir berikut dimana menganggap kekuatan udara harus dipermantap, makanya itu, Giulio Douhet (1869 - 1930) dan William Mitchel (1879 - 1936) dengan Teori Kekuatan di Udara mengatakan, "kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara".

Nicholas J. Spykman (1869 - 1943) dengan Teori Daerah Batas(Rimland Theory). Dalam teorinya tersirat:

Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (Heartland), bulan sabit dalam (rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika). Dengan Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia.maka Daerah bulan sabit dalam (Rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia daripada daerah jantung. Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.

Bangsa Indonesia.

Para pemikir Wawasan Nusantara: Soekarno? Tim perumus Lemhannas? Mochtar Kusumaatmadja? Munadjat Danusaputra? Siapa lagi? (ini perlu ditampilkan karena geopolitik Indonesia merupakan pemikiran geopolitik yang khas Indonesia dan khas untuk lingkup Nusantara, karena itu diberi nama sebagai Wawasan Nusantara atau carapandang Nusantara.

Para Pemikir Geopolitik, Karl Haushofer, Sir Walter Raleigh, Giulio Douhet

Batas Ruang Lingkup

Wawasan nusantara mempunyai bentuk sebagai: Nusantara, Batas - batas negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau - pulau serta gugusan pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air, baik yang berupa laut, maupun selat. Manunggal - utuh menyeluruh, meliputi:

Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil dan dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang harus dijaga serta diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya.

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbicara dalam berbagai macam bahasa daerah, dan agama. Oleh karena itu, harus diusahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat.

Tata susunan pokok. Sumber pokok wawasan nusantara adalah UUD 1945, yang menyangkut: Bentuk dan kedaulatan Bab I Pasal (1)

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.:/Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. Kekuasaan pemerintah negara, Bab III Pasal (4) dan (5), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945. Sistem pemerintahan dalam UUD 1945:

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.    Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme.

Tata susunan pelengkap

Aparatur Negara. Aparatur negara harus mampu mendorong, mengerakkan, serta mengarahkan usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat banyak. Selain itu harus mampu meningkatkan dan mendorong Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara. Sebab Dalam pemantapan stabilitas nasional diperlukan kesadaran politik seluruh masyarakat, setiap orang, organisasi, juga seluruh komponen pemerintahan.

Pers

Pers yang bebas bertanggung jawab, jujur, dan efektif dengan tulisan - tulisan yang memberikan penjelasan yang jujur, dedikatif, dan bertanggung jawab.

Implementasi Wawasan Nusantara

Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional.

Implementasi dalam Kehidupan Politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:

(1) Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang - undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.(2) Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.(3) Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, secara langsung dan bebas serta rahasi oleh rakyat , dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.(4) Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.

Upaya lainnya harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh kompenen manyarakat adalah,     Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.Selain itu tak bisa dilalaikan adalah Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

Implementasi dalam Kehidupan Ekonomi

Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Sekalipun Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah yang tidak mengarah kepada ekonomi liberal. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Akan tetapi Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

Implementasi dalam Kehidupan Sosial

Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai implementasi dalam kehidupan sosial.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.

Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

mplementasi dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :

Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.

Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.

Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

Referensi

  ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas. Hal 12-14.

    ^ a b c d e f g h i j k Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta:Kuaternita Adidarma. ISBN 979-98241-0-9,9789799824103.Hal 179-180.

    ^ a b c Srijanti.,Rahman A.,K.S,Purwanto. (2006). Etika Berwarga Negara. Jakarta: Salemba Empat. Hal 137-139.

    ^ a b c Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya:Usaha Nasional.Hal 85-86.

    ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University. ISBN 979-420-516-8, 9789794205167.

    ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Harsawaskita, A.(2007). Great Power Politics di Asia Tengah Suatu Pandangan Geopolitik, dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Bandung:Graha Ilmu. Hal 17-19.

    ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.