TOLAK UKUR KEMISKINAN SEBUAH TINJAUAN

TOLAK UKUR KEMISKINAN SEBUAH TINJAUAN

TOLAK UKUR KEMISKINAN SEBUAH TINJAUAN

         Secara konseptual kemiskinan dapat dilihat sebagai konsep yang bermatra multidimensional. Konsep ini menunjukkan bahwa dimensi kemiskinan terkait dengan aspek ekonomi,politik, dan sosial psikologi. Aspek - aspek ini memiliki keterlaitan satu sama lain dalam dinamika konseptual menghenai kemiskinan. 

         Dalam konteks ini secara ekonomi kemiskinan didefinisikan sebagai kekuarangan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang atau individu. Aspek ekonomi lebih ditentukan oleh sumber daya, basis-basis produksi dan produktivitas kerja seseorang dalam menghasilkan uang, modal, dan jaringan. Akan tetapi, dalam konteks ini sumber daya tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dlam hal ini individu  dan kelompok dilihat dari persepsi  pembangunan dirinya secara ekonomi dalam relasi ekonomi.

          Berdasrkan konsep tersebut kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki seseoarang melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan(poverty line). Cara ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. Contoh garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2.100 kalori perorang perhari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu atau pendekatan Bank dunia yang menggunakan 1 dollar AS perorang perhari. Selai itu kita dapat melihat tipe kemiskinan tersebut dalam konteks kekurangan akses pada pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang menjadi hak dasar manusia.

         Secara politik , kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power).Dalam hal ini kekuasaan merupakan tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Akses pada kekuasaan sulit digapai individu atau kelompok, terlebih dalam kondisi kemiskinan yang absolut. Hal ini disebabkan akses pada kekuasaan sangat mensyaratkan mobilitas ekonomi dan sosial yang saling terkait dan menopang.

           Kemiskinan secara sosial psikologis merujuk pada kekurangan jaringan danstruktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam mendapatkan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dimasyarakat. Kemiskinan ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya faktor negara dalam mengatasi masalah struktur ekonomi politik masyarakat.

          Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri simiskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Hal ini mengingatkan kita pada teori' kemiskinan budaya"(kultural poverty)  yang dikemukakan ekonom dan ahli kemiskinan Amerika Oscar Lewis.bahwa kemiskinan dapat muncul akibat dari adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin,seperti malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurangnya etos kerja.Sekalipun pada dasarnya mereka mengalami seperti itu karena mereka tidak diberi kesempatan. Faktor ini sangat berpengaruh pada generasi secara terus menerus karena kultur keluarga atau masyarakatnya yang tidak melestarikan etos kerja maksimal. Kemiskinan ini sering disebut kemiskinan kultural. 

      Faktor eksternal datang dari luar kemampuan seseorang, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang yang dapat menghambat seseorang memamfatkan sumber daya.Kemiskinan modal ini sering diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan karena ketidakmauan simiskin uuntuk bekeja (malas), tetapi ketidak ammpuan sistem dan struktur sosial poliitik dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan simiskin bekerja.

      Problema kemiskinan ini terkait dengan lemahnya visi politik dan kenegaraan suatu bangsa. Sebagaimana sedikit telah kita singgung diatas behwa dalam ketiadaan kepastian hukum dan ekonomi masyarakat akan lebih mungkin terjerumus dalam lubang kemiskinan terlebih wabah korupsi dan manipulasi birokrasi yang tidak pernah tuntas dari tahun ketahun. 

       Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional lebih tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan diindonesia, terutama terkait dengan pembangunan etos kerja dikalangan penduduk. Konsepsi kemiskinan juga dekat dengan perspektif pekerjaan sosial yang memfokuskan pada konsep keberfungsian sosial dan senantiasa melihat manusia dalam konteks lingkungan dan situasi sosialnya. Kebefungsian sosial ini merupakan bentuk hubungan atau interaksi masyarakat yang menunjukkan pola hubungan baik yang bersifat emosional maupun fungsional.

       Kemiskinan juga sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Keadaan ini menjelaskan atau menggambarkan kondisi-kondisi materil yang dimiliki seseorang. Selain itu, kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara.Pemahaman utamanya mencakup kekurangan materi, seperti kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Dalam bahasa Amartya sen disebut sebagai human basic needs. 

        Gambaran tentang  kebutuhan sosial, termasuk eksklusi(keterkucilan) sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dapat juga membuat kondisi hidup seseorang menjadi miskin. Hal ini tarmasuk pendidikan dan informasi. Eksklusi sosial biaasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah polotok dan moral serta tidak dibatasi pada bidang ekonomi semata.

             Sementara gambaran kebutuhan sosial dan kebutuhan dasar kemiskinan juga tergambar dalam kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai disini berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi diseluruh dunia.

Kesimpulan;

       Kemiskinan dapat diukur baik dari segi tingkat konsumsi dan pendapatan maupun dari segi tingkat kemanpuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu maupun masyarakat.Sekalipun kesemuanya ini disebabkan sebagaian besar dari ketidak mampuan suatu negara untuk memberdayakannya. Selai itu sangat juga dipengaruhi oleh kepastian hukum dan faktor politik dan sosial budaya suatu negara.
Sumber;
 Edi Suharto, 2008.Pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani kemiskinan ditanah air. Jakarta ; LP3ES.